Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2019

Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PPKL dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lembang Tahun Anggaran 2019

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN HONORARIUM PPKL DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PPKL dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lembang Tahun Anggaran 2019

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tana Toraja

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Makale

Tanggal Penetapan

15 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

15 Maret 2019

Tanggal Berlaku

15 Maret 2019

Sumber

BD.2019/No.09

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Bidang

Halaman ini telah diakses 820 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 09 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PPKL DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2019/No.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PPKL dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lembang Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Dalam rangka penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2019, secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu adanya pedoman penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah lembang, Tunjangan, Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Iembang, Honorarium PPKL dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lembang; Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 20l9 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang, Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Lembang dan Perangkat lembang serta tunjangan Badan Permusyawaratan lembang; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PPKL dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di lembang Tahun Anggaran 2019;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-dearah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822l,; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerihtah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20I4 tentang Pemerintah daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679I; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20l4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Daerah kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah lembang (Lembaran daerah kabupaten Tana Toraja Tahun 20l5 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 08); 11. Peraturan daerah kabupaten Tanah Toraja Nomor 3 tahun 2015 tentang badan permusyarawatan lembang (lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten tanah toraja nomor 09); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten tana toraja tahun 2016, Nomor 10, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2018 tentang Aggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 (lembaran daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 06); 14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 16); 15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 49); 16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelola Keuangan Iembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 04);
PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN HONORARIUM PPKL DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2019

Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PPKL dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lembang Tahun Anggaran 2019

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT