Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 43 Tahun 2018

TATA CARA PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP PENYELESAIAN BONGKARAN BAB IV PENJUALAN BAB V PEMUSNAHAN BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 43 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

T.E.U.

Indonesia, Kota Makassar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2018

Sumber

BD.2018/NO.45

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Makassar

Bidang

Halaman ini telah diakses 820 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI KOTA MAKASSAR NOMOR 43 TH 2018 PERWALI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN ATAU BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD.2018/NO.45

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketcntuan Pasal 339 ayat (6) huruf <: Mcnimbang Pcraturan Dacrah Kora Makassar Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Pcngelolaan Barang Milik Daerah yang mcnyatakan bahwa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali merupakan salah satu jcnis barang milik daerah yang dapat dipindah tangankan melalui proses penjualan oleh Pemerintah Kota Makassar, maka dipandang perlu uniuk mcngatur tata cara penyelesaian barang rnilik daerah dimaksud; b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, pcrlu ditctapkan dengan Pcraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pcnyelesaian Barang Milik Daerah Berupa Hasil Bongkaran Bangunan Atau Bangunan Yang Akan di Bangun Kembali Milik Pemerintah Kata Makassar
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pcmbcntukan Daeroh dncrerh 1'i11gk«l II di suiawes: (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpub!ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tcntang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2008 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4843); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi E:lektronik [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesaia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Pera tu ran Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 ten tang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Ka bu paten Gowa, Maras dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Sclatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970); 9. Per-aturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 ten tang Peru bah an Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kola Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 20 l4 ten tang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305. Tambahnn Lcmbarn.n Negara Rc::publik Indonesia Nomor 561 OJ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ientang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016; 13. Peraturan Dacrah Kata Makassar Nomor 7 Tanun 2017 tcntang Pengelolaan Barang Milik Daerah ILembaran Daerah Kata Makassar Tahun 2017 Nomor 7).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP PENYELESAIAN BONGKARAN BAB IV PENJUALAN BAB V PEMUSNAHAN BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
TAHUN 20113 NOMOR 45
11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 43 Tahun 2018

TATA CARA PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT