Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: a. kebijakan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan; b. kewenangan Pemerintah Daerah; c. perizinan fasilitas pelayanan kesehatan; d. perizinan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan; e. perizinan tenaga kesehatan; f. perizinan tenaga non kesehatan dan penyehat tradisional; g. jenis, persyaratan dan tata cara pelayanan perizinan bidang kesehatan; h. hak, kewajiban dan larangan; i. sanksi pelanggaran; j. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan izin di bidang kesehatan; dan k. peran serta masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Madiun

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Madiun

Tanggal Penetapan

18 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

18 Februari 2019

Tanggal Berlaku

18 Februari 2019

Sumber

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 1

Subjek

KESEHATAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Madiun

Bidang

Halaman ini telah diakses 1058 kali

FILE-FILE PERATURAN

perda 1 2019 penyelenggaraan perizinan fasilitas playanan kesehatan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan, Pelayanan Publik - kesehatan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK:

a. bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum termasuk di dalamnya melakukan pelayanan kesehatan; b. bahwa upaya peningkatan mutu manajemen pelayanan publik tentang perizinan di bidang kesehatan di samping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memberikan kemudahan kepada badan usaha, dan perseorangan dalam memperoleh izin dan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dari penyelenggara pelayanan kesehatan atau usaha ekonomi masyarakat yang dapat berdampak negatif pada kesehatan; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: a. kebijakan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan; b. kewenangan Pemerintah Daerah; c. perizinan fasilitas pelayanan kesehatan; d. perizinan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan; e. perizinan tenaga kesehatan; f. perizinan tenaga non kesehatan dan penyehat tradisional; g. jenis, persyaratan dan tata cara pelayanan perizinan bidang kesehatan; h. hak, kewajiban dan larangan; i. sanksi pelanggaran; j. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan izin di bidang kesehatan; dan k. peran serta masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
83 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT