Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2017

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PT. BANK SULSELBAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan tahun 2015 dengan nilai Rp6.862.237.207,43 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Tiga Sen), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM dalam bentuk uang maupun barang. Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun batas penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah Rupiah).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PT. BANK SULSELBAR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

16 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

16 Juni 2019

Tanggal Berlaku

16 Juni 2019

Sumber

LD.2017/NO.7, TLD NO.356

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 419 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Luwu Utara No. 07 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penanaman MOdal / Investasi

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7, TLD NO.356

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PT. BANK SULSELBAR

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149) 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Simpurusiang (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 351);
(1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan tahun 2015 dengan nilai Rp6.862.237.207,43 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Tiga Sen), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM dalam bentuk uang maupun barang. Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun batas penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah Rupiah).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2019.
9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2017

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PT. BANK SULSELBAR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT