Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2016

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB 4. PERIZINAN 5. KLASIFIKASI BANGUNAN 6. PERSYARATAN TEKNIS 7. GARIS SEMPADAN 8. BANGUNAN LAIN-LAIN 9. RETRIBUSI 10. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 11. SOSIALISASI 12. PEMBINAAN 13. SANKSI 14. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2016 tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantaeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bantaeng

Tanggal Penetapan

02 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2016

Tanggal Berlaku

02 Januari 2016

Sumber

BD.2016/NO.10

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 350 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bantaeng No 10 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2016/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sehingga perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara memperoleh Izin Mendirikan Bangunan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor5Tahun1990 Tentang konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. Undang – Undang Nomor41Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009; 5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725); 7. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429); 9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 12. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015( Lembaran Negara RI Tahun 2015 nomor 58 Tambahan lembaran Negara nomor 5679 ) 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; 16. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 114 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan pada Daerah Pegunungan, Perkotaan dan Bangunan Bersejarah/Cagar Budaya Tahun 2008 - 2028 ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249 ) 17. Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2 ) 18. Peraturan Daerah Kabupaten BantaengNomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 2 )
1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB 4. PERIZINAN 5. KLASIFIKASI BANGUNAN 6. PERSYARATAN TEKNIS 7. GARIS SEMPADAN 8. BANGUNAN LAIN-LAIN 9. RETRIBUSI 10. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 11. SOSIALISASI 12. PEMBINAAN 13. SANKSI 14. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2016.
16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2016

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT