Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2018

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BONE BERADAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tugas LPPL Radio Suara Bone Beradat, terdiri dari : a. menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal yang menjangkau seluruh wilayah Daerah. b. memberi pelayanan informasi yang berorientasi pada : 1. peningkatan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara; 2. peningkatan kualitas, kreatifitas, wawasan dan daya saing masyarakat melalui penyiaran;dan 3. pelestarian budaya Daerah sebagai salah-satu khasanah budaya bangsa Indonesia melalui penyiaran.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2018 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BONE BERADAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Watampone

Tanggal Penetapan

10 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

10 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

10 Oktober 2018

Sumber

LD.2018/NO.3, TLD NO.2

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone

Bidang

Halaman ini telah diakses 606 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG LPP RADIO SBB.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perizinan - pelayanan publik

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/NO.3, TLD NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BONE BERADAT

ABSTRAK:

a. bahwa hak berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan perwujudan hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, pemerintah dan masyarakat; a. bahwa keberadaan radio sebagai lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi terhadap kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, guna mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 3881); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulbik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyeleng-garaan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
Tugas LPPL Radio Suara Bone Beradat, terdiri dari : a. menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal yang menjangkau seluruh wilayah Daerah. b. memberi pelayanan informasi yang berorientasi pada : 1. peningkatan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara; 2. peningkatan kualitas, kreatifitas, wawasan dan daya saing masyarakat melalui penyiaran;dan 3. pelestarian budaya Daerah sebagai salah-satu khasanah budaya bangsa Indonesia melalui penyiaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
39 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2018

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BONE BERADAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT