PERDA Kab. Bone No. 13 Tahun 2016 tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Daerah (PERDA)

Entitas

Kabupaten Bone

Nomor

Tahun

2016

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Ditetapkan Tanggal

19 Oktober 2016

Diundangkan Tanggal

19 Oktober 2016

Berlaku Tanggal

19 Oktober 2016

Sumber

LD.2016/NO.13

Tema

Kependudukan dan Perkawinan

pelayanan publik

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

a. b. c. d. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 1 BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; bahwa penyelenggaraan ke dan perlindungan masyarakat merupakan pemerintahan daerah yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang mempertimbangkan nilai masyarakat; bahwa untuk melindung hak setiap manusia tersebut, Pemerintah Daerah perlu menumbuhkan berperilaku bagi setiap masya aktifitas pada semua aspek kehidupan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan se pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ketentraman masyarakat.
1. 2. 3. 4. 5. 1 BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; bahwa penyelenggaraan ke dan perlindungan masyarakat merupakan pemerintahan daerah yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang mempertimbangkan nilai masyarakat; bahwa untuk melindung hak setiap manusia tersebut, Pemerintah Daerah perlu menumbuhkan berperilaku bagi setiap masya aktifitas pada semua aspek kehidupan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan se pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ketentraman masyarakat. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Gangguan (H 1926 Nomor 226 sebagaiman Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 d Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah-Daerah (Lembaran Negara Tahun Lembaran Negara Republik In Undang-Undang Nomor 7 Ta Perjudian (Lembaran Negara 1974 Nomor 54, Tambahan Indonesia Nomor 3040); Undang-Undang Nomor 11 T (Lembaran Negara Republik 65, Tambahan Lembaran Nomor 3046); PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 RAMAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; etertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan ang-undangan dengan kan nilai budaya yang hidup dalam untuk melindung hak setiap manusia tersebut, perlu menumbuhkan rasa disiplin dalam arakat dalam melakukan segala aktifitas pada semua aspek kehidupan dalam rangka n umum dan ketentraman masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun a telah diubah terakhir dengan dan 450; 29 Tahun 1959 tentan ah Tingkat II di Sulawesi un 1959 Nomor 74, Tambahan ndonesia Nomor 1822); ahun 1974 tentang Penertiban a Republik Indonesia Tahun an Lembaran Negara Republik Tahun 1974 tentang Pengairan Indonesia Tahun 1974 Nomo Negara Republik Indonesia; 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86); 17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk: a. merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman; b. mendapatkan perlindungan dari ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup; dan c. melakukan aktifitas atau kegiatan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya baik sebagai pribadi maupun sebagai mahluk sosial dihadapan sesamanya dan Tuhannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
30 halaman

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 13 KUKM 2016.pdf

Download

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Belum ada data...

Tentang

Kontak