Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2018

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN GOWA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2018 SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 1 Dana Desa Kabupaten Gowa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 pada Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sebagai SKPKD/PPKD sebesar Rp. 124.707.358.000,• (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah}. Pasal 2 Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Pasal3 Belanja alas Dana Dana Desa Kabupaten Gowa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2018 tentang PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN GOWA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2018 SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gowa

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Sungguminasa

Tanggal Penetapan

22 Januari 2018

Tanggal Pengundangan

22 Januari 2018

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2018/NO.8

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gowa

Bidang

Halaman ini telah diakses 597 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan-Bupati-Gowa-No.-8-Tahun-2018-tentang-Penerimaan-dan-Penggunaan-Dana-Desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA KAEIUPATEN GOWA PADA SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH IKABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2018 SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2018/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN GOWA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2018 SEBAGAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daurah Tahun Anggaran 2018: b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1/MK 7/2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal : (1) Penyampaian Pokok - Pokok Materi PMK No. 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (2) Penyampaian Pokok-Pokok Materi PMK No. 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua alas PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (3) Penyampaian Pokok-Pokok Materi PMK No. 199/PMK.07/2017 hentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa; dan (4) Penyampaian Daftar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Penerima Alokasi Alimasi Tahun Anggaran 2018; C. bahwa perlu dianggarkan Penerimaan dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Gowa soual Paraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK 07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sebagai SKPKD/PPKD; d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksad pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubia indonesia Nomor 3551) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 2003 Nomor 47, Tambaham Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rebibuni Daran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Intarsi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan residen Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Diserah Kabupaten Gows Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 10) 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 15. Peraturan Bupati Gowa Nomor 18 Tahun 2017 fentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 18) 16. Peraturan Bupati Gowa Nomor 50 Tahun 2017 tentang Panjabaran Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 50):
Pasal 1 Dana Desa Kabupaten Gowa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 pada Sadan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sebagai SKPKD/PPKD sebesar Rp. 124.707.358.000,• (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah}. Pasal 2 Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Pasal3 Belanja alas Dana Dana Desa Kabupaten Gowa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 8 TAHON 2018
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521