Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2018

Pengelolaan Pemakaman

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengaturan Pemakaman , bertujuan untuk : mendayagunakan sumber daya alam berupa tanah untuk keperluan makam ; mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan; dan meningkatkan peran serta dan kontribusi perusahaan, pelaku usaha atau pengembang dan masyarakat dalam pengelolaan pemakaman. Ruang lingkup pengaturan Pemakaman, meliputi : Lahan Pemakaman; penyediaan Lahan Pemakaman; penataan dan penggunaan tanah makam; Pemakaman Jenazah; pemindahan dan penggalian Jenazah; pembangunan dan pemeriharaan sarana dan prasarana lahan Pemakaman; dan Krematorium.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman

T.E.U.

Indonesia, Kota Mataram

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

08 Juni 2018

Tanggal Pengundangan

08 Juni 2018

Tanggal Berlaku

08 Juni 2018

Sumber

http://jdih.mataramkota.go.id

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Mataram

Bidang

Halaman ini telah diakses 940 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KOTA MATARAM NOMOR 5 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

agraria - pengelolaan pemakaman

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, http://jdih.mataramkota.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pemakaman

ABSTRAK:

Dinamika perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta semakin pesatnya kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus diimbangi dengan ketersediaan areal tanah harus diimbangi dengan ketersediaan areal tanah sebagai lahan pemakaman. Pengendalian terhadap ketersediaan lahan pemakaman harus dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah berdasarkan aspek keagamaan dan sosial budaya masyarakat setempat serta pemanfaatannya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan pemakaman merupakan tanggungjawab pemerintah , daerah, pelaku usaha/pengembang, dan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengaturan terkait penyediaan, penyerahan, penataan dan pemeliharaannya dengan Peraturan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 4 1993, UU No. 41 2004, UU No. 26 2007, UU No. 32 2009, UU No. 1 2011, UU No. 12 2011, UU No. 2 2012, UU No. 23 2014, PP No. 9 1987, PP No. 27 2014, Permendagri No. 9 2009, Permendagri No. 19 2016, Kepmendagri No. 26 1989, Perda Kota Mataram No. 12 2011, Perda Kota Mataram No. 4 2016, Perda Kota Mataram No. 1 2017
Pengaturan Pemakaman , bertujuan untuk : mendayagunakan sumber daya alam berupa tanah untuk keperluan makam ; mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan; dan meningkatkan peran serta dan kontribusi perusahaan, pelaku usaha atau pengembang dan masyarakat dalam pengelolaan pemakaman. Ruang lingkup pengaturan Pemakaman, meliputi : Lahan Pemakaman; penyediaan Lahan Pemakaman; penataan dan penggunaan tanah makam; Pemakaman Jenazah; pemindahan dan penggalian Jenazah; pembangunan dan pemeriharaan sarana dan prasarana lahan Pemakaman; dan Krematorium.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
-
-
17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2018

Pengelolaan Pemakaman

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT