Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 55 Tahun 2018

Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP PRINSIP PENATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU KRITERIA PEMINDAHAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TATA CARA PENILAIANNYA PROSEDUR PELAKSANAAN PENATAAN TENAGA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL MEKANISME PELAKSANAAN PENATAAN TENAGA GURU PNS PEMBIAYAAN EVALUASI DAN PELAPORAN KETENTUAN PERALIHAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

28 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2018

Tanggal Berlaku

28 Desember 2018

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 55

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 543 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 55 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. b. c. bahwa penyebaran guru pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan di Kabupaten Konawe selatan belum merata sesuai dengan kebutuhan serta adanya alih tugas dan fungsi guru menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan; bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di Kabupaten Konawe selatan dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal sehingga menjamin kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi tenaga guru yang tepat sesuai kebutuhan pencapaian tujuan pendidikan, maka guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan dan antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawa Negeri sipil
1. Undang-Undang Nomor: Pembentukan Kabupaten Sulawesi Tenggara; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan 5587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35471 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OlO tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5l2ll; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OOg tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a2631; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OlO tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ll2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2Ol7 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 NomoR lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6058); 12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2AOT tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor L6 Tahun 2OO9 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2Ol8 tentang Pemenuhan Beban Keq'a Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah; 17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB /2oll, SPB/03/M.PANRBILO/2011,48 Tahun 2}ll, 158/PMK.OL/2O11 dan 11 Tahun 20ll tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 610); 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 20ll tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; 19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2}ll tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor 24 Tahun 2Ol4 tentang pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Konawe selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe selatan Tahun 2Al4 Nomor ..); 2l.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OOT tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OA7 Nomor 10); 22.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2oo7 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Keg'a Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selltan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol2 Nomor 06);
KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP PRINSIP PENATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU KRITERIA PEMINDAHAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TATA CARA PENILAIANNYA PROSEDUR PELAKSANAAN PENATAAN TENAGA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL MEKANISME PELAKSANAAN PENATAAN TENAGA GURU PNS PEMBIAYAAN EVALUASI DAN PELAPORAN KETENTUAN PERALIHAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 55 Tahun 2018

Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT