PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Pemerintah (PP)

Entitas

Pemerintah Pusat

Nomor

Tahun

2019

Judul

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Ditetapkan Tanggal

06 Maret 2019

Diundangkan Tanggal

12 Maret 2019

Berlaku Tanggal

12 Maret 2019

Sumber

LN.2019/NO.42, TLN NO.6322, LL SETKAB : 144 HLM.

Tema

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

KEUANGAN DAERAH - APBD - PENGELOLAAN

2019

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12, LN.2019/NO.42, TLN NO.6322, LL SETKAB : 144 HLM.

Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam PP ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

FILE-FILE PERATURAN

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Mencabut :

Tentang