Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2014

Pajak Sarang Burung Walet

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet. sebagaimana yang di maksud, dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Tarif pengenaan Pajak Sarang Burung walet di tetapkan sebesar 10%.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

26 Maret 2014

Tanggal Pengundangan

28 Maret 2014

Tanggal Berlaku

28 Maret 2014

Sumber

LD Kab. Kaur Tahun 2014 No. 200

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 412 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 3 2014 pajak sarang burung walet.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak Sarang Burung Walet

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Kaur Tahun 2014 No. 200

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

a. Burung walet yang bersarang di dalam atau di luar habitat alaminya dalam wilayah Kabupaten Kaur merupakan Sumber Daya Alam yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan bagi peningkatan Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta perlu memberikan perlindungan dan pembinaan serta pengaturan demi kelestarian populasinya; b. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota salah satunya adalah Pajak Sarang Burung Walet; c. Pajak Sarang Burung Walet merupakan sumber pendapatan daerah yang dpat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; d. Dalam rangka pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet sebagai sumber pendapatan daerah sebagaimana yang di jelaskan harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengatur aspek kewenangan dan tata cara pelasksanaannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
1. UU Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945 2. UU No. 9 Tahun 1967 3. UU No. 8 Tahun 1981 4. UU No. 7 Tahun 1983 5. UU No. 5 Tahun 1990 6. UU No. 19 Tahun 1997 7. UU No. 14 Tahun 2002 8. UU No. 3 Tahun 2003 9. UU No. 17 Tahun 2003 10. UU No. 1 Tahun 2004 11. UU No. 15 Tahun 2004 12. UU No. 32 Tahun 2004 13. UU NO. 33 Tahun 2004 14. uu nO. 28 Tahun 2009 15. UU No. 12 Tahun 2011 16. PP No. 27 Tahun 1983 17. PP NO. 14 Tahun2005 18. PP No. 58 Tahun 2005 19. PP No. 38 Tahun 2007 20. PP No. 69 Tahun 2010 21. PP No. 91 Tahun 2010 22. Permendagri No. 53 Tahun 2011
Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet. sebagaimana yang di maksud, dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Tarif pengenaan Pajak Sarang Burung walet di tetapkan sebesar 10%.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2014.
17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2014

Pajak Sarang Burung Walet

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT