Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan 3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal 4. Penanaman Modal 5. Bidang Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal 6. Pelayanan Penanaman Modal 7. Ketenagakerjaan 8. Lokasi Usaha Penanaman Modal 9. Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal 10. Fasilitas Penanaman Modal 11. Pembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro dan Koperasi 12. Kerjasama Penanaman Modal 13. Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal 14. Peran Serta Masyarakat 15. Penyelesaian Sengketa 16. Sanksi 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Painan

Tanggal Penetapan

07 Juni 2018

Tanggal Pengundangan

07 Juni 2018

Tanggal Berlaku

07 Juni 2018

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 No. 5

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 675 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Pessel No. 5 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Investasi, Penanaman Modal, Pembiayaan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 No. 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal

ABSTRAK:

Bahwa untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, pembiayaan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, maka dibutuhkan adanya peningkatan arus penanaman modal di daerah.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 1986, PP No. 44 Tahun 1997, PP No. 1 Tahun 2007, PP No. 50 Tahun 2007, PP No. 1 Tahun 2008, PP No. 45 Tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2016, Perpres No. 16 Tahun 2012, Perpres No. 97 Tahun 2014, Perpres No. 44 Tahun 2016, Perpres No. 91 Tahun 2017, Keppres No. 97 Tahun 1993, Perka BKPM No. 13 Tahun 2017, Perka BKPM No. 14 Tahun 2017, Perda Prov. Sumbar No. 6 Tahun 2008, Perda Kab. Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2011
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan 3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal 4. Penanaman Modal 5. Bidang Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal 6. Pelayanan Penanaman Modal 7. Ketenagakerjaan 8. Lokasi Usaha Penanaman Modal 9. Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal 10. Fasilitas Penanaman Modal 11. Pembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro dan Koperasi 12. Kerjasama Penanaman Modal 13. Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal 14. Peran Serta Masyarakat 15. Penyelesaian Sengketa 16. Sanksi 17. Ketentuan Peralihan 18. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
23 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT