GLOSARIUM PERATURAN
Menemukan 1.771 istilah dalam 0 detik
reception
pengembalian orang yang ditahan atau barang yang disita.
recipient's tax
pajak pendapatan.
reciprocity/reciprositas
suatu keadaan timbal balik, biasanya berlaku dalam hubungan hukum ekonomi antar dua Negara dimana bila salah satu negara tersebut memberikan hak-hak istimewa terhadap warga negara dari negara lainnya, maka negara yang disebut terakhir ini juga harus memberikan hak-hak istimewa serupa.
recision
hak membatalkan kontrak karena kesalahan pihak partai lain.
reclaim
gugat balik, gugat ulang.
recognition
pernyataan, pengesahan, penegasan.
recognizance
acknowledgement atau pengakuan di muka sidang pengadilan.
recompense
membayar ganti rugi.
recordare
surat keputusan damai dari pengadilan perdata.
recording of conditional sale contract
pembuatan kontrak jual-beli.
recourse/tuntutan/gugatan
dalam transaksi surat berharga berarti hak seorang pemegangnya untuk menuntut tanggung jawab pihak endosan sebelumnya atas pemenuhan kewajiban pembayaran surat tersebut apabila pihak penarik dan tertarik menolak membayar.
red clause letter of credit/surat kredit bertanda merah
1. surat kredit yang diberi tanda silang berwarna merah yang artinya importir memberi hak kepada eksportir untuk menarik uang muka dari kredit yang tersedia sehingga memungkinkannya membeli barang yang akan diekspornya; 2. letter of credit biasa yang secara fisik diberikan garis merah pada kertas letter of credit pada pojok kiri atas.
reddendum
serah terima.
redemptio operis
perjanjian kontrak kerja.
redemption
uang tebusan.
redemption/penebusan
pembayaran atau pelunasan untuk mendapatkan kembali benda yang dijadikan jaminan.
redress/pemulihan/ganti rugi
perbuatan memulihkan ke keadaan semula, atau mengganti kerugian.
re-export/mengekspor kembali
mengekspor kembali komoditi impor tanpa penambahan proses pengolahan atau tanpa terjadi nilai tambah, biasanya ekspor ulang semacam ini tidak dikenai pajak.
registrasi
suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
regres
hak untuk menegur bagi setiap tertarik yang menolak untuk melakukan akseptasi/menolak untuk menyetujui pembayaran wesel tersebut, walaupun hari pembayarannya belum tiba.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan