GLOSARIUM PERATURAN

Reset

Menemukan 1.771 istilah dalam 0 detik

operating expenses
biaya operasional.
operating revenues
dapat - pendapatan operasional.
operational risk
risiko operasional.
opini
pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
opini pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)
Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
opini tidak wajar (adversed opinion)
pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperikasa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
opportunity cost
biaya peluang.
Opsen
Tambahan pajak menurut persentase tertentu, biasanya untuk kepentingan kas pemerintah daerah [vide: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/opsen]
option contract/kontrak dengan hak opsi
suatu kontrak pertukaran mata uang asing dalam hal mana waktu atau tanggal penyelesaian atau pelaksanaan kontraknya diserahkan pada pilihan pihak pembeli dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama.
option/opsi
hak pilih yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk misalnya membeli, memiliki, menjual atau menyewa suatu benda dengan persyaratan tertentu dan dalam batas waktu tertentu; apabila persyaratan dan batas waktu tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah hal yang sebaliknya; dalam hukum perseroan berarti hak pemegang saham untuk membeli atau menjual saham.
optional bond/obligasi opsional
obligasi yang dapat diminta pembayarannya dari pihak emitennya setiap saat.
optional deviden/deviden opsional
deviden yang pembayarannya dapat diminta dalam bentuk uang tunai atau saham.
order bill of lading/surat muatan order/konosemen order
konosemen yang menyebutkan nama penerima barang dengan atau tanpa klausul kepada order; konosemen semacam ini dialihkan dengan cara endosemen.
order cheque/cek order
cek yang memuat nama penerima pembayaran dengan atau tanpa klausul kepada order; cek ini dialihkan dengan cara endosemen.
order paper/surat order
surat berharga yang memuat nama penerima dengan atau tanpa klausul kepada order, yang dialihkan dengan cara endosemen.
order/perintah/amanat
perintah untuk mengalihkan, menjual, menerima atau membeli barang atau jasa; petunjuk kepada siapa suatu surat berharga harus dibayarkan.
ordering bank
bank pelaksana.
ordering bank identifier type
kode jenis transaksi.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan