GLOSARIUM PERATURAN

Reset

Menemukan 1.771 istilah dalam 0 detik

justiciable
persoalan atau kasus yang tepat untuk diperiksa oleh pengadilan.
justification
pembenaran menurut hukum.
justitia
hukum, peradilan, keadilan.
justitie
kehakiman.
kadaster
pendaftaran oleh pemerintah dari semua benda-benda tetap, terutama untuk kepentingan pajakpajak tanah, dan juga untuk keperluan pendaftaran dari perpindahan-perpindahan hak milik dan hak-hak kebendaan atas benda tetap.
kansovereenkomsten
perjanjian untung-untungan; satu perjanjian, dimana prestasi dari satu pihak sudah tertentu, sedang prestasi dari pihak lainnya belum lagi pasti, atau dimana prestasi dari kedua belah pihak belum lagi tertentu, dan justru hal itu, pihak-pihak mengadakan perjanjian tersebut. Perjanjian untung-untungan antara lain perjanjian asuransi, permainan dan perjudian (spel en weddenschap). perjanjian asuransi diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang. mengenai permainan dan perjudian dalam BW Pasal 1788; dtentukan bahwa, undang-undang tidak memberikan hak gugat atas satu piutang yang timbul dari permainan dan perjudian.
kantor akuntan publik (KAP)
bentuk usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah mendapatkan izin untuk memberikan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
KAP terdaftar di BPK
KAP yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK dan termasuk di dalam daftar KAP Terdaftar di BPK sehingga KAP tersebut dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang ditugaskan oleh BPK.
kapal
kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, dan sebagainya [vide: Pasal 309, 310, 311 dan 312 KUHD].
kapitalisasi bunga
bunga dijadikan hutang pokok.
kapitalisasi cadangan
penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
kartel
perjanjian yang dilarang, antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
kas daerah
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
kas negara
tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
kas umum daerah
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
keadaan insolventie
suatu keadaan debitur sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya.
keadaan kahar
keadaan diluar kemampuan atau kekuasaan manusia.
keadilan comutatief
keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasajasa perseorangan.
keadilan distributif
keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya.
kebenaran formil
kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan