Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2010

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Nama, Obyek, dan Sumber Pajak; BAB III Dasar, Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan; BAB IV Wilayah Pemungutan; BAB V Saat Pajak Terutang; BAB VI Ketentuan bagi Pejabat; BAB VII Penetapan, Tata Cara Pembayaran, dan Penelitian; BAB VIII Penelitian dan Pemeriksaan; BAB IX Penagihan; BAB X Pengurangan; BAB XI Keberatan, Banding, dan Gugatan; BAB XII. Pembetulan, Pembatan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; BAB XIII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan; BAB XIV. Kedaluwarsa; BAB XV. Ketentuan Khusus; BAB XVI. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan; BAB XVII. Ketentuan Pidana; BAB XVIII. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nagekeo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Mbay

Tanggal Penetapan

31 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2010

Tanggal Berlaku

01 Januari 2011

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 8

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nagekeo

Bidang

Halaman ini telah diakses 463 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PAJAK BPHTB.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Nagekeo No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:	a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota ; b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; c. Bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkeu No. 147/MK.07/2010. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan sistematika sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Nama, Obyek, dan Sumber Pajak; BAB III Dasar, Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan; BAB IV Wilayah Pemungutan; BAB V Saat Pajak Terutang; BAB VI Ketentuan bagi Pejabat; BAB VII Penetapan, Tata Cara Pembayaran, dan Penelitian; BAB VIII Penelitian dan Pemeriksaan; BAB IX Penagihan; BAB X Pengurangan; BAB XI Keberatan, Banding, dan Gugatan; BAB XII. Pembetulan, Pembatan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; BAB XIII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan; BAB XIV. Kedaluwarsa; BAB XV. Ketentuan Khusus; BAB XVI. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan; BAB XVII. Ketentuan Pidana; BAB XVIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011. 42

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521