Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 36 Tahun 2018

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Jenis pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak. Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 36 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Minahasa Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Ratahan

Tanggal Penetapan

12 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

15 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

15 Oktober 2018

Sumber

BD/449/2018

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 639 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No. 36 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGHAPUSAN-PIUTANG-PAJAK-DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD/449/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	Berdasarkan ketentuan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 82 Perda Kab. Minahasa Tenggara No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Pasal 23 Perda Kab. Minahasa Tenggara No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu adanya petunjuk teknis tata cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kadaluarsa. - UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; - UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; - UU No. 14 Tahun 2002; - UU No. 9 Tahun 2007; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 14 Tahun 2005; - PP No. 91 Tahun 2010; - PMK No. 68 Tahun 2012; - Perda Kab. Minahasa Tenggara No. 5 Tahun 2011; - Perda Kab. Minahasa Tenggara No. 5 Tahun 2013. Jenis pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak. Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018. 10 halaman batang tubuh (9 pasal)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521