ABSTRAK: |
- Untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik RS atau yang mewakili, pengelola RS dan staf media fungsional maka perlu dibuatkan Peraturan Internal RS sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan RS.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, UU No. 38 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2014, Perpres No. 77 Tahun 2015, Kepres No. 40 Tahun 2001, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permenkes No. 971/Menkes/Per/XI/2009, Permenkes No. 755/Menkes/IV/2011, Permenkes No. 49 Tahun 2013, Permenkes No. 10 Tahun 2014, Permenkes No. 56 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permenkes No. 4 Tahun 2018, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016, Kepbup Mempawah No. 257 Tahun 2016.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Prinsip, Peraturan Organisasi RSUD, Peraturan Internal Staf Medik, Peraturan Internal Staf Keperawatan, Remunerasi, Kerahasiaan Informasi Medis, Kebijakan, Pedoman dan Prosedur,Perencanaan dan Penganggaran, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Tuntutan Umum, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
|