Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 – 2038

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Batas Wilayah dan Jangka Waktu RZWP-3-K; 3. Kebijakan Dan Strategi RZWP-3-K; 4. Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; 6. Risiko Dan Mitigasi Bencana; 7. Indikasi Program Rencana Pemanfaatan Ruang; 8. Pengawasan Dan Pengendalian; 9. Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat; 10. Pemberdayaan Masyarakat; 11. Penyelesaian Sengketa; 12. Gugatan Perwakilan; 13. Penyidikan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 – 2038

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

26 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

26 Februari 2018

Tanggal Berlaku

26 Februari 2018

Sumber

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 2998 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

01-PERDA_FINAL_RZWP3K_Sumbar1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KELAUTAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 – 2038
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 32 Tahun 2014, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 56 Tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2013, PP No. 45 Tahun 2017, Permendagri No 13 Tahun 2014, Permendagri No 13 Tahun 2016, Permen Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016, , Permendagri No 86 Tahun 2017, Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008, Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Batas Wilayah dan Jangka Waktu RZWP-3-K; 3. Kebijakan Dan Strategi RZWP-3-K; 4. Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; 6. Risiko Dan Mitigasi Bencana; 7. Indikasi Program Rencana Pemanfaatan Ruang; 8. Pengawasan Dan Pengendalian; 9. Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat; 10. Pemberdayaan Masyarakat; 11. Penyelesaian Sengketa; 12. Gugatan Perwakilan; 13. Penyidikan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018. 100 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 – 2038

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT