Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2018

Pendidikan Anak Usia Dini

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup pendidikan anak usia dini yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal; b. Kelompok Belajar; c. Taman Penitipan Anak; d. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis. (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, jalur nonformal dan program Pendidkan Anak Usia Dini terpadu. (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang 1 (satu) satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal di setiap kecamatan. (3) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap desa sekurangkurangnya 1 (satu) satuan dan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat. (4) Dalam hal menyelenggarakan pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-Undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pendidikan Anak Usia Dini

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jeneponto

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Bontosunggu

Tanggal Penetapan

24 Januari 2018

Tanggal Pengundangan

25 Januari 2018

Tanggal Berlaku

25 Januari 2018

Sumber

LD.2018/NO.264

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Bidang

Halaman ini telah diakses 860 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pendidikan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/NO.264

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendidikan Anak Usia Dini

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi anak usia dini secara berkualitas, terukur, sistemik, holistik dan integratif; b. bahwa program pendidikan anak usia dini harus mampu menjamin terlayaninya anak usia dini mendapatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan secara mudah dan berkualitas secara berkesinambungan dan berkelanjutan; c. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah dalam urusan pendidikan, maka diperlukan peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini HolistikIntegratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146); 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
Ruang lingkup pendidikan anak usia dini yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal; b. Kelompok Belajar; c. Taman Penitipan Anak; d. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis. (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, jalur nonformal dan program Pendidkan Anak Usia Dini terpadu. (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang 1 (satu) satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal di setiap kecamatan. (3) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap desa sekurangkurangnya 1 (satu) satuan dan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat. (4) Dalam hal menyelenggarakan pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-Undangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.
22 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521