Ketentuan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 2 (1) Pegawai wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi daftar hadir elektronik (finger print) dan/atau daftar hadir manual pada masing-masing unit organisasi. (2) Kewajiban mengisi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar, atau ditugaskan secara tetap di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan absensi pada PD. (3) Pengisian daftar secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai back up data dan untuk mengantisipasi hal berupa: a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; c. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; dan/atau d. terjadi bencana alam sehingga pencatatan kehadiran dan kepulangan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Pasal 3 (1) Jam kerja Pegawai ditetapkan sebagai berikut: a. Jam kerja untuk 5 (lima) hari kerja: 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai pukul 07.30 WITA hingga pukul 16.00 WITA. 2. hari Jum’at, dimulai pada pukul 07.30 WITA hingga pukul 11.00 WITA. b. Jam kerja untuk 6 (enam) hari kerja: 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis, dimulai pukul 07.30 WITA hingga pukul 14.30 WITA. 2. hari Jum’at, dimulai pada pukul 07.30 WITA hingga pukul 11.00 WITA. 3. hari Sabtu, dimulai pada pukul 07.30 WITA hingga pukul 13.30 WITA. Pasal 8 (1) Jenis daftar hadir pegawai terdiri dari : a. Daftar hadir Finger print (sidik jari); b. Daftar hadir harian/manual. (2) Format daftar hadir harian/manual untuk 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sedangkan untuk 6 (enam) hari kerja disesuaikan harinya Pasal 10 (1) Pencetakan daftar hadir elektronik atau rekapitulasi lembaran daftar hadir dilakukan setiap bulan oleh pengelola data selanjutnya diserahkan kepada pejabat penanggung jawab. (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi hasil cetak daftar hadir komputer atau lembaran daftar hadir. (3) Verifikasi hasil cetak daftar hadir komputer atau lembaran daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Kepala PD sebagai salah satu dasar penilaian kedisiplinan Pegawai dan menjadi dasar pembayaran TPP PNSD yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah. (4) Bagi Pegawai yang dipekerjakan diluar instansi induknya menyampaikan rekapitulasi daftar hadir kepada Pimpinan Instansi induk. (5) Pejabat fungsional tertentu atau pegawai yang bertugas di lapangan (petugas teknis) yang bekerja menggunakan sistem giliran, pengisian daftar hadir diatur oleh Kepala PD yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.