Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 26 Tahun 2018
Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMateri Pokok: Kemudahan Pelayanan Perizinan Pembaruan IMB, Prosedur, Pelaporan
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 26 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Sleman
Nomor
26
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2018
Tempat Penetapan
Sleman
Tanggal Penetapan
04 September 2018
Tanggal Pengundangan
10 September 2018
Tanggal Berlaku
10 September 2018
Sumber
BD.2018/NO.26
Subjek
PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Sleman
Bidang
Halaman ini telah diakses 868 kali
STATUS PERATURAN
Menetapkan :
-
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. menara telekomunikasi yang telah memiliki IMB dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan telah diberikan peringatan tertulis dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, dapat diberikan dispensasi apabila pemilik menara telekomunikasi melakukan perbaikan sesuai peringatan tertulis yang diberikan, tidak terdapat sengketa tanah dan sengketa pendirian menara telekomunikasi, dan belum diterbitkan perintah/penetapan pembongkaran; dan b. Menara telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan dispensasi.
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan