Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 38 Tahun 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Dinas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah; 2. Prinsip dasar Standar Operasional Prosedur, meliputi humanis, tegas, tidak arogan, tidak melanggar Undang-Undang, dan kontinuitas; 3. Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 38 Tahun 2017 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Probolinggo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kraksaan

Tanggal Penetapan

25 April 2017

Tanggal Pengundangan

26 Januari 2017

Tanggal Berlaku

26 Januari 2017

Sumber

BD NOMOR 36 SERI G1

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 327 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 38 Tahun 2017 Tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Sistem Pengendalian Intern

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD NOMOR 36 SERI G1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
1. Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Dinas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah; 2. Prinsip dasar Standar Operasional Prosedur, meliputi humanis, tegas, tidak arogan, tidak melanggar Undang-Undang, dan kontinuitas; 3. Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2017.
8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521