Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 51 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni dan Prosedur Mendapatkan nomor Induk Kesenian di Kabupaten Pasuruan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni dan Prosedur Mendapatkan Nomor Induk Kesenian di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakaan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni dan Prosedur Mendapatkan nomor Induk Kesenian di Kabupaten Pasuruan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pasuruan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Bangil

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2017

Sumber

BD Kab. Pasuruan Tahun 2017 No 51

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Bidang

Halaman ini telah diakses 718 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO-51-TAHUN-2017-TENTANG-PETUNJUK-TEKNIS-PENDATAAN-KELOMPOK-SENI-DAN-PROSEDUR-MENDAPATKAN-NOMOR-INDUK-KESENIAN-DI-KABUPATEN-PASURUAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KESENIAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab. Pasuruan Tahun 2017 No 51
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni dan Prosedur Mendapatkan nomor Induk Kesenian di Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mengidentifikasi, menggali, mendata potensi sumber daya manusia di bidang seni, kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni secara standar, konsisten dan berkesinambungan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan; b. bahwa untuk mengetahui jumlah kelompok seni, sanggar seni dan organisasi seni di wilayah Kabupaten Pasuruan secara nyata dengan mengajukan Nomor Induk Kesenian yang dapat dipantau secara langsung eksistensinya sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan kesenian di Wilayah Kabupaten Pasuruan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni dan Prosedur Mendapatkan Nomor Induk Kesenian di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakat Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK 501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278); 13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni dan Prosedur Mendapatkan Nomor Induk Kesenian di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakaan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017. 14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 51 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni dan Prosedur Mendapatkan nomor Induk Kesenian di Kabupaten Pasuruan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT