Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di bidang perikanan dan tugas pembantuan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pasuruan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bangil

Tanggal Penetapan

14 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

14 Desember 2016

Tanggal Berlaku

14 Desember 2016

Sumber

BD Kab. Pasuruan Tahun 2016 No 61

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Bidang

Halaman ini telah diakses 565 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO-61-TAHUN-2016-TENTANG-KEDUDUKAN-SUSUNAN-ORGANISASI-TUGAS-DAN-FUNGSI-SERTA-TATA-KERJA-DINAS-PERIKANAN-KABUPATEN-PASURUAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SOTK
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Kab. Pasuruan Tahun 2016 No 61
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara 2730); Tahun 1965 Nomor 19, Republik Indonesia Nomor 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara 5234); Tahun 2011 Nomor 82, Republik Indonesia Nomor 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Indonesia Nomor 5494); Lembaran Negara Republik 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290). Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di bidang perikanan dan tugas pembantuan
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan; dan b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Balai Benih Ikan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT