Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 29 Tahun 2016

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasuruan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud SOP Satpol PP adalah sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP Satpol PP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasuruan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pasuruan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bangil

Tanggal Penetapan

11 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

11 Agustus 2016

Tanggal Berlaku

11 Agustus 2016

Sumber

BD Kab. Pasuruan Tahun 2016 No 29

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Bidang

Halaman ini telah diakses 462 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO-29-TAHUN-2016-TENTANG-STANDAR-OPERASIONAL-PROSEDUR-SATUAN-POLISI-PAMONG-PRAJA-KABUPATEN-PASURUAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

standar operasional prosedur

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kab. Pasuruan Tahun 2016 No 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasuruan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap untuk melaksanakan tugas; b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang‐ Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang‐ Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 261).
Maksud SOP Satpol PP adalah sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP Satpol PP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2016.
29 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 29 Tahun 2016

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasuruan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT