TATA CARA PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mempercepat pencapaian target standar pelayanan minimal dan standar pengelolaan satuan pendidikan; 2. Dalam tata cara pengelolaan Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif; 3. Walikota bertanggung jawab terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah; 4. Penilaian ketercapaian Standar Pengelolaan Pendidikan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Nopember pada setiap tahun berkenaan. Hasil penilaian dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun program kerja satuan pendidikan tahun berikutnya; 5. Kepala sekolah/madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan bertanggung jawab atas pemenuhan SPM-P dan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Kepala Dinas menilai pelaksanaan kinerja kepala sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir periode jabatan.