Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016

Program Desa Maslahat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud dari Program Desa Maslahat untuk mengintegrasikan program dan kegiatan SKPD, peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mempercepat terwujudnya Desa Maslahat. Tujuan dari Program Desa Maslahat adalah : a. mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera; b. mewujudkan tingkat kesehatan yang baik dan pendidikan yang bermutu; c. mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia; d. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan e. mewujudkan lingkungan yang sehat, masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri. Program Desa Maslahat dilaksanakan di desa yang memenuhi kriteria antara lain : a. desa yang ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur masih kurang; b. desa yang memiliki angka kemiskinan tinggi; c. desa yang tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya masih rendah; d. desa yang memiliki angka pengangguran masih tinggi; dan e. desa yang memiliki potensi ekonomi yang bisa dioptimalkan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Program Desa Maslahat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pasuruan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bangil

Tanggal Penetapan

05 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

05 Januari 2016

Tanggal Berlaku

05 Januari 2016

Sumber

BD Kab. Pasuruan Tahun 2016 No 9

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Bidang

Halaman ini telah diakses 559 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO-9-TAHUN-2016-TENTANG-PROGRAM-DESA-MASLAHAT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kab. Pasuruan Tahun 2016 No 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Desa Maslahat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sejahtera dan maslahat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013- 2018, maka perlu segera dilaksanakan Program Desa Maslahat di Kabupaten Pasuruan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur tentang Program Desa Maslahat dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9, Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan 2013-2018; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 282).
Maksud dari Program Desa Maslahat untuk mengintegrasikan program dan kegiatan SKPD, peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mempercepat terwujudnya Desa Maslahat. Tujuan dari Program Desa Maslahat adalah : a. mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera; b. mewujudkan tingkat kesehatan yang baik dan pendidikan yang bermutu; c. mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia; d. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan e. mewujudkan lingkungan yang sehat, masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri. Program Desa Maslahat dilaksanakan di desa yang memenuhi kriteria antara lain : a. desa yang ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur masih kurang; b. desa yang memiliki angka kemiskinan tinggi; c. desa yang tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya masih rendah; d. desa yang memiliki angka pengangguran masih tinggi; dan e. desa yang memiliki potensi ekonomi yang bisa dioptimalkan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Maslahat Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016

Program Desa Maslahat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT