Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB III ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD; BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD; BAB V PENETAPAN APBD; BAB VI PELAKSANAAN APBD; BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD; BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN NEGARA; BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD; BAB X PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD; BAB XI KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN; BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; BAB XV PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Kuala Kapuas

Tanggal Penetapan

29 Desember 2007

Tanggal Pengundangan

28 Januari 2008

Tanggal Berlaku

28 Januari 2008

Sumber

LD.2008/1

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas

Bidang

Halaman ini telah diakses 523 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab Kapuas No 16 Tahun 2007 ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan keuangan daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2008/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 dan 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
UU No 27 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 1999; UU No 18 Tahun 1997; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 79 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; Kepres No 80 Tahun 2003; Permendagri No 13 Tahun 2006
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB III ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD; BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD; BAB V PENETAPAN APBD; BAB VI PELAKSANAAN APBD; BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD; BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN NEGARA; BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD; BAB X PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD; BAB XI KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN; BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; BAB XV PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2008.
45 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521