Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2018

Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG; BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN; BAB IV KEANGGOTAAN BPD; BAB V MUSYAWARAH BPD; BAB VI PERATURAN TATA TERTIB BPD; BAB VII PENGGALIAN, PENAMPUNGAN, DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA; BAB VIII PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU AHLI; BAB IX HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN; BAB X PENYAMPAIAN HASIL KERJA; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII PEMBIAYAAN; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kuala Kapuas

Tanggal Penetapan

31 Mei 2018

Tanggal Pengundangan

31 Mei 2018

Tanggal Berlaku

31 Mei 2018

Sumber

LD.2018/1

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas

Bidang

Halaman ini telah diakses 1667 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab Kapuas No 1 tahun 2018 ttg BPD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Desa yang mengamanatkan Badan Permusyawaratan Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG; BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN; BAB IV KEANGGOTAAN BPD; BAB V MUSYAWARAH BPD; BAB VI PERATURAN TATA TERTIB BPD; BAB VII PENGGALIAN, PENAMPUNGAN, DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA; BAB VIII PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU AHLI; BAB IX HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN; BAB X PENYAMPAIAN HASIL KERJA; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII PEMBIAYAAN; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 25 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2018

Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT