Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 25 Tahun 2016

PELIBATAN KOMUNITAS DISTRIK DAN KAMPUNG/KELURAHAN DALAM MENDUKUNG TERLAKSANANYA PELUNASAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN JAYAPURA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum, komunitas distrik dan kampung/kelurahan yang akan terlibat, tugas dan fungsi dari komunitas distrik dan kampung/kelurahan, hak, kewajiban dan sanksi bagi komunitas distrik dan kampung/kelurahan serta fasilitas yang akan diberikan pada pelaksanaan pelunasan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Kabupaten Jayapura

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jayapura Nomor 25 Tahun 2016 tentang PELIBATAN KOMUNITAS DISTRIK DAN KAMPUNG/KELURAHAN DALAM MENDUKUNG TERLAKSANANYA PELUNASAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN JAYAPURA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jayapura

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sentani

Tanggal Penetapan

20 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

21 Juni 2016

Tanggal Berlaku

21 Juni 2016

Sumber

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jayapura

Bidang

Halaman ini telah diakses 571 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 25 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kabupaten jayapura-PELUNASAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PELIBATAN KOMUNITAS DISTRIK DAN KAMPUNG/KELURAHAN DALAM MENDUKUNG TERLAKSANANYA PELUNASAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN JAYAPURA
ABSTRAK:	Dalam rangka mendukung terlaksananya Pelunasan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jayapura, dirasa perlu melibatkan Komunitas Distrik dan Kampung/Kelurahan yang ditetapkan berdasarkan wilayah kerjanya yang telah dikenakan PBB-P2. Maka, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dirasa perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Jayapura. UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PP No. 39 Tahun 2007; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perda Kabupaten Jayapura No. 7 Tahun 2011; Perda No. 8 Tahun 2013; Perda No. 15 Tahun 2015; Perbup No. 49 Tahun 2015. Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum, komunitas distrik dan kampung/kelurahan yang akan terlibat, tugas dan fungsi dari komunitas distrik dan kampung/kelurahan, hak, kewajiban dan sanksi bagi komunitas distrik dan kampung/kelurahan serta fasilitas yang akan diberikan pada pelaksanaan pelunasan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Kabupaten Jayapura
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2016. 6 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521