Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 51 Tahun 2017

PEDOMAN PENJUALAN NON LELANG BARANG MILIK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Prinsip umum penjualan barang milik daerah; 4. Syarat Penjualan Barang Milik Daerah; 5. Penilaian; 6. Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; 7. Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang; 8. Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara; 9. Tata Cara Penjualan Rumah Negara Golongan III; 10. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pacitan Nomor 51 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENJUALAN NON LELANG BARANG MILIK DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pacitan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pacitan

Tanggal Penetapan

27 September 2017

Tanggal Pengundangan

27 September 2017

Tanggal Berlaku

27 September 2017

Sumber

BD 51/2017

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pacitan

Bidang

Halaman ini telah diakses 585 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 051 TAHUN 2017 PEDOMAN PENJUALAN NON LELANG BARAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 51/2017
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENJUALAN NON LELANG BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa sesuai dengan Pasal 339 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penjualan barang milik daerah dalam hal tertentu dapat dilakukan dengan cara non lelang; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penjualan non lelang barang milik daerah, perlu menyusun pedoman pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penjualan Non · Lelang Barang Milik Daerah di Kabupaten Pacitan 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Prinsip umum penjualan barang milik daerah; 4. Syarat Penjualan Barang Milik Daerah; 5. Penilaian; 6. Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; 7. Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang; 8. Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara; 9. Tata Cara Penjualan Rumah Negara Golongan III; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 51 Tahun 2017

PEDOMAN PENJUALAN NON LELANG BARANG MILIK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT