Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 31 Tahun 2017

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Penyampaian LHKPN; 3. Unit Pengelola LHKPN; 4. Pengawasan; 5. Sanksi; 6. Tata Cara Penjatuhan Sanksi; 7. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pacitan Nomor 31 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pacitan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pacitan

Tanggal Penetapan

29 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

29 Mei 2017

Tanggal Berlaku

29 Mei 2017

Sumber

BD 31/2017

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pacitan

Bidang

Halaman ini telah diakses 557 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 031 TAHUN 2017 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kepegawaian
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 31/2017
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirrraksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun ·2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; 4. Urtdang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Penyampaian LHKPN; 3. Unit Pengelola LHKPN; 4. Pengawasan; 5. Sanksi; 6. Tata Cara Penjatuhan Sanksi; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017. 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 31 Tahun 2017

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT