Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. kebijakan pemilihan kepala desa; b. panitia pemilihan; c. pelaksanaan; d. kepala desa, perangkat desa, anggota BPP, pegawaj negeri sipil, dan anggota TNT I Polri sebagai cal oh kepala desa; e. pelantikan dan pengambilau sumpah/janji' kepala desa; f. Masa jabatan kepala desa; g. biaya pemilihan kepala desa; h. mekanisme pengaduan dan penanganan kcnflik; i. tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, d.an larangan kepala desa; j. laporan. penyelenggaraan pemerintaharr desa; k. sanksi administratif, L pemberhentian sementara; m. pemberhentian kepala desa; n, pemilihan kepala desa antarwaktu me]alu.i musyawarah desa.dan 6. ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Magetan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Magetan

Tanggal Penetapan

09 September 2016

Tanggal Pengundangan

25 November 2016

Tanggal Berlaku

25 November 2016

Sumber

LD Kab. Magetan Tahun 2016 No 10

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Magetan

Bidang

Halaman ini telah diakses 2719 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 11 Tahun 2016 ttg Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kab. Magetan Tahun 2016 No 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahrera tanpa harus kehilangan jati. diri diperlukan enyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang Iebih tinggi; b. bahwa Kepala Desa merupakan pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur pemilihan, pengangkatan, dart pemberhentian Kepala Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; 2. UU No 12 Tahun 1950: 3. UU No 12 Tahun 2011; 4. UU No 6 Tahun 2014; 5. UU No 23 Tahun 2014; 6. PP No 43 Tahun 2014; 7. Permendagri No 112 Tahun 2014; 8. Permendagri No 80 Tahun 2015; 9. Permendagri No 82 Tahun 2016; Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. kebijakan pemilihan kepala desa; b. panitia pemilihan; c. pelaksanaan; d. kepala desa, perangkat desa, anggota BPP, pegawaj negeri sipil, dan anggota TNT I Polri sebagai cal oh kepala desa; e. pelantikan dan pengambilau sumpah/janji' kepala desa; f. Masa jabatan kepala desa; g. biaya pemilihan kepala desa; h. mekanisme pengaduan dan penanganan kcnflik; i. tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, d.an larangan kepala desa; j. laporan. penyelenggaraan pemerintaharr desa; k. sanksi administratif, L pemberhentian sementara; m. pemberhentian kepala desa; n, pemilihan kepala desa antarwaktu me]alu.i musyawarah desa.dan 6. ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016. Pada saat Peraturan Daerah ni mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pernilihan, Pengangkatan, PeJantikan darr Pemberhentian Kepala Desa: (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 7) beserta _gerubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 52 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521