Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016

Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rnelakukan pengolahan sampan organik menjadi kompos; Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a. terwujudnya pengolahan sarnpah organik menjadi kompos: b. meningkatkan kualitas lingkungan di Daerah; c, memanfaatkan sampan organik sebagai surnber daya yang bernilai ekonomis: d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kornpos dan e. melindungl sumber daya air, tanah, dan udara,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Magetan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Magetan

Tanggal Penetapan

29 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

30 Mei 2016

Tanggal Berlaku

30 Mei 2016

Sumber

LD Kab. Magetan Tahun 2016 No 1

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Magetan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1604 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan sampah organik dengan sistem pengomposan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

LINGKUNGAN HIDUP
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab. Magetan Tahun 2016 No 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan
ABSTRAK:	a. bahwa sampah merupakan sisa kegi.tan sehari-hari manusia danratau proses alarn yang berbentuk padat, yang keberadaannya dapat bernilai ekonomis sebagai sumber daya dart bahan baku apabila dikelola dengan baik; b. bahwa dalam rangka lebih rnengefektifkan pengelolaan sampah di Daerah dapat diwnjudkan dengan pengolahan sampah dalarn bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumTah sam:pah khususnya sampah, organik yang salah satunya dengan sistem pengomposan; c. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengolahan Sampan Qrgan.ik dengan Sistern Pengomposan: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daera.h Ka.bupaten di Lingkungan Propinsi Jawa 'T'imur ; 3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah [Lembaran Negara Re_publik Indonesia, Tahun 2(:)08 Nornor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4852); 4. Undang-Undang' Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan tentang Hidup (Lem baran Negira Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tombahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6, Undang-Undang Nornor 1.2 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik indonesia Nornor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20.14 Nomor .244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakh.i.r dengan Undang-Undang Nemer 9 "Tah uri 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tah.un 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pernerintah Nornor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan $ampa,h Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis' Sarnpah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tallon 201.2 Nomcr 188, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5347}; 8. Peraruran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembenrukan Peraturan Perundang- Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nornor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804); IO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahuo 2010 tentang Pedoman Pengelo_laan Sampah [Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 274); 11. Peraruran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentarig Pengelolaan Sampah [Lembaran Daerah Kabupaten Mageta.n Tahun 2013 Nornor 7, Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 33) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rnelakukan pengolahan sampan organik menjadi kompos; Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a. terwujudnya pengolahan sarnpah organik menjadi kompos: b. meningkatkan kualitas lingkungan di Daerah; c, memanfaatkan sampan organik sebagai surnber daya yang bernilai ekonomis: d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi kornpos dan e. melindungl sumber daya air, tanah, dan udara,
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016. 17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521