Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 47 Tahun 2017

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Pengorganisasian SPM, Pelaksanaan dan Penerapan SPM, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 47 Tahun 2017 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Tidore Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Soasio

Tanggal Penetapan

04 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

04 Desember 2017

Tanggal Berlaku

04 Desember 2017

Sumber

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 443 TAHUN 2017

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 436 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

lingkungan pemerintah kota tidore kepulauan-standar pelayanan minimal

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 443 TAHUN 2017

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintahan Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
Dasar hukum Peraturan Walikota ini yaitu UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Perda Kota Tidore Kepulauan No. 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Pengorganisasian SPM, Pelaksanaan dan Penerapan SPM, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
7 Halaman, Lampiran: 3 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan Nomor 47 Tahun 2017

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT