Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2018

Implementasi Transaksi Tunai Dan Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN DAERAH; BAB III MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN DAERAH; BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN TRANSAKSI TUNAI DAN NON TUNAI; BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Tunai Dan Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

01 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

01 Februari 2018

Tanggal Berlaku

02 Januari 2018

Sumber

BD.2018/3

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

Halaman ini telah diakses 540 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 3 THN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengelolaan keuangan daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2018/3
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Implementasi Transaksi Tunai Dan Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:	bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan sebagai implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu adanya pedoman pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN DAERAH; BAB III MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN DAERAH; BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN TRANSAKSI TUNAI DAN NON TUNAI; BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018. 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521