Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2016

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pedoman penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah kabupaten halmahera barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengatuarnnya. diatur tentang Ketentuan umum; Prinsip; Tahapan; Persiapan; Identifikasi kebutuhan, Penyusunan sop; Pelaksanaan; Pengawasan pelaksanaan; Pengkajian ulang dan penyempurnaan sop; Evaluasi; Pelapor; Ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Halmahera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Jailolo

Tanggal Penetapan

02 Februari 2016

Tanggal Pengundangan

02 Februari 2016

Tanggal Berlaku

02 Februari 2016

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor 47

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 473 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2..PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

administrasi dan tata negara- pedoman penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah kabupaten halmahera barat
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:	Dasar perhitungan peraturan bupati ini antara lain dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan standar operasional prosedur pada seluruh satuan kerja perangkat daerah/unit kerja di lingkungan pemerintah kabupaten halmahera barat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada kalimat diatas perlu menetapkan peraturan bupati halmahera barat tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Dasar Hukum Peraturan bupati ini terdiri dari UU No.60 Tahun 1958, UU No.28 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.53 Tahun 2010, Permenpan No.Per/21/M.PAN/11/2008, Pemendagri No.52 Tahun 2011, Pemendagri No.53 Tahun 2011, Perda No. 18 Tahun 2008, Perda No.20 Tahun 2008, Perda No.21 Tahun 2008, Perda No,35 Tahun 2012, Perda No.1 Tahun 2015, Perda No. 3 Tahun 2015, Perda No.3 Tahun 2015 Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pedoman penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah kabupaten halmahera barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengatuarnnya. diatur tentang Ketentuan umum; Prinsip; Tahapan; Persiapan; Identifikasi kebutuhan, Penyusunan sop; Pelaksanaan; Pengawasan pelaksanaan; Pengkajian ulang dan penyempurnaan sop; Evaluasi; Pelapor; Ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2016. 33 Halaman, Lampiran1: 4 Halaman, Lampira 2: 21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2016

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT