Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah: a. pejabat pengelola barang milik daerah; b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; c. pengadaan; d. penggunaan; e. pemanfaatan; f. pengamanan dan pemeliharaan; g. penilaian; h. pemindahtanganan; i. pemusnahan; j. penghapusan; k. penatausahaan; l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; m. pengelolaan barang milik daerah pada Organisasi perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan n. ganti rugi dan sanksi Barang milik Daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; dan c. barang yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.