Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018

Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Objek Retribusi adalah: a. jasa umum; b. jasa usaha; dan c. perizinan tertentu. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : a. Retribusi Izin Trayek; b. Retribusi Izin usaha Perikanan; dan c. Retribusi Perpanjangan IMTA

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

28 Maret 2018

Tanggal Pengundangan

28 Maret 2018

Tanggal Berlaku

28 Maret 2018

Sumber

LD Provinsi NTB Tahun 2018 Nomo 5

Subjek

APBD - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 3022 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

LD Retribusi Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI DAERAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Provinsi NTB Tahun 2018 Nomo 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Daerah
ABSTRAK:	Bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Asli Daerah yang perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan publik dan kemandirian Daerah. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Retribusi Daerah. Bahwa kebijakan retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dan standar dalam penetapan tarif. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Retribusi Daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 64 1958, UU No. 33 2004, UU No. 28 2009, UU No. 12 2011, UU No. 23 2014, PP No. 58 2005, dan PP No. 69 2010. Objek Retribusi adalah: a. jasa umum; b. jasa usaha; dan c. perizinan tertentu. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : a. Retribusi Izin Trayek; b. Retribusi Izin usaha Perikanan; dan c. Retribusi Perpanjangan IMTA
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2018. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek; c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing; d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 31

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018

Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT