Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016

RETRIBUSI JASA USAHA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS RETRIBUSI JASA USAHA 3. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 4. RETRIBUSI PEMAKAlAN KEKAYAAN DAERAH 5. RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN 6. RETRIBUSI TERMINAL 7. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 8. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN/VILLA 9. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 10. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 11. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 12. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN 13. PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 14. WILAYAH PEMUNGUTAN 15. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 16. PENGEMBALIAN KELBBIHAN PEMBAYARAN 17. PENAGIHAN 18. PENGURANGAN, KERINGANAN. PENUNDAAN. DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 19. KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PlUTANG RETRlBUSI YANG KEDALUWARSA 20. INSENTIF PEMUNGUTAN 21. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI 22. PENYIDIKAN 23. SANKSI ADMINISTRATIF 24. KETENTUAN PIDANA 25. KETENTUAN PERALIHAN 26. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang RETRIBUSI JASA USAHA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pesisir Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Krui

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2016

Sumber

LD.2016/NO.21, TLD NO.21

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 655 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Pesbar 21 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI JASA USAHA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2016/NO.21, TLD NO.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

a. bahwa retribusi daerah rnerupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pernerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS RETRIBUSI JASA USAHA 3. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 4. RETRIBUSI PEMAKAlAN KEKAYAAN DAERAH 5. RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN 6. RETRIBUSI TERMINAL 7. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 8. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN/VILLA 9. RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 10. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 11. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 12. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN 13. PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 14. WILAYAH PEMUNGUTAN 15. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 16. PENGEMBALIAN KELBBIHAN PEMBAYARAN 17. PENAGIHAN 18. PENGURANGAN, KERINGANAN. PENUNDAAN. DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 19. KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PlUTANG RETRlBUSI YANG KEDALUWARSA 20. INSENTIF PEMUNGUTAN 21. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI 22. PENYIDIKAN 23. SANKSI ADMINISTRATIF 24. KETENTUAN PIDANA 25. KETENTUAN PERALIHAN 26. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
19 hlm, penjelasan 12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016

RETRIBUSI JASA USAHA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT