Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016

RETRIBUSI JASA UMUM

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS RETRIBUSI JASA UMUM 3. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 4. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 5. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 6. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 7. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 8. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 9. RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA 10. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS 11. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 12. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 13. PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 14. WILAYAH PEMUNGUTAN 15. PEMUNGUTAN RETRIBUSI 16. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 17. PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI 18. PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 19. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA 20. INSENTIF PEMUNGUTAN 21. PEMERIKSAAN RETRIBUSI 22. PENYIDIKAN 23. SANKSI ADMINISTRATIF 24. KETENTUAN PIDANA 25. KETENTUAN PERALIHAN 26. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang RETRIBUSI JASA UMUM

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pesisir Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Krui

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2016

Sumber

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 800 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda pesbar 20 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI JASA UMUM

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK:

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Di Bidang Retribusi Daerah
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS RETRIBUSI JASA UMUM 3. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 4. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 5. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 6. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 7. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 8. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN 9. RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA 10. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS 11. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 12. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 13. PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 14. WILAYAH PEMUNGUTAN 15. PEMUNGUTAN RETRIBUSI 16. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 17. PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI 18. PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 19. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA 20. INSENTIF PEMUNGUTAN 21. PEMERIKSAAN RETRIBUSI 22. PENYIDIKAN 23. SANKSI ADMINISTRATIF 24. KETENTUAN PIDANA 25. KETENTUAN PERALIHAN 26. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Lampung Barat eli Kabupaten Pesisir Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
25 hlm, penjelasan 4 hlm, lampiran 20 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016

RETRIBUSI JASA UMUM

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT