Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2017

MEKANISME PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH NUSA SERAMBI PERSADA KABUPATEN NUNUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengangkat direksi perusahaan daerah, termasuk tahapan seleksi, penilaian, dan pengusulan calon direksi. Menetapkan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon direksi, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi, dan integritas. Mengatur wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan direksi, termasuk lembaga atau komite yang bertanggung jawab atas seleksi dan penetapan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2017 tentang MEKANISME PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH NUSA SERAMBI PERSADA KABUPATEN NUNUKAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

12 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2017

Tanggal Berlaku

12 Januari 2017

Sumber

BD 2017/NO. 1

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 434 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB 1-2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

MEKANISME PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH NUSA SERAMBI PERSADA KABUPATEN NUNUKAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2017/NO. 1
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH NUSA SERAMBI PERSADA KABUPATEN NUNUKAN
ABSTRAK:	Bahwa Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan sebagai Perusahaan Daerah harus memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi berupa laba/keuntungan bagi Daerah, sehingga Perusahaan Daerah harus dikelola secara transparan, profesional, akuntabilitas, efisien dan efektif. Bahwa agar pengelolaan Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan dapat berjalan secara optimal, maka harus dipimpin oleh Direktur Utama yang profesional dan bertanggungjawab untuk memajukan Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2010, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Perusahaan Daerah sehingga perlu diganti, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada Kabupaten Nunukan. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah. Peraturan ini mengatur mengenai menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengangkat direksi perusahaan daerah, termasuk tahapan seleksi, penilaian, dan pengusulan calon direksi. Menetapkan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon direksi, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi, dan integritas. Mengatur wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan direksi, termasuk lembaga atau komite yang bertanggung jawab atas seleksi dan penetapan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017. 8 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2017

MEKANISME PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH NUSA SERAMBI PERSADA KABUPATEN NUNUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT