Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2017

Pedomana Percepatan Penerapan Dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN; BAB V PELAKSANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN; BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII SANKSI; BAB IX KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedomana Percepatan Penerapan Dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

27 November 2017

Tanggal Pengundangan

27 November 2017

Tanggal Berlaku

27 November 2017

Sumber

BD.2017/41

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 768 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub 41 tahun 2017.rar

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

APBD
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2017/41
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pedomana Percepatan Penerapan Dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah
ABSTRAK:	a. bahwa salah satu permasalahan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah baik Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota adalah rendahnya realisasi belanja pada awal-awal tahun dan umumnya selalu menumpuk di akhir-akhir tahun anggaran; b. bahwa apabila realisasi belanja dapat dilaksanakan di awalawal tahun maka geliat dan pertumbuhan ekonomi telah terjadi di awal tahun dan hal ini berdampak positif bagi penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; c. bahwa dari hasil kajian dapat diketahui salah satu permasalahan yang menyebabkan rendahnya realisasi bahwa untuk mempercepat penyerapan anggaran adalah karena kurang matangnya perencanaan yakni penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA dan PPAS dan APBD), dokumen lelang dan sebagainya; d. bahwa proses belanja pemerintah berada pada bagian hilir dari suatu proses perencanaan dan penganggaran, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah perlu melakukan suatu persiapan yang terencana, bertahap, matang secara konsisten mulai bagian hulu sampai ke hilir; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Percepatan Penyerapan dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014; BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV PERSIAPAN DAN PERENCANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN; BAB V PELAKSANAAN PERCEPATAN PENYERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN; BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII SANKSI; BAB IX KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017. 21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2017

Pedomana Percepatan Penerapan Dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT