Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2017

Pemberdayaan Usaha Mikro

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi yang termuat di dalam peraturan Daerah ini adalah: Ketentuan Umum, Asas, prinsip, dan Tujuan, Kriteria Usaha Mikro, hak dan Kewajiban, Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan, Penumbuhan Iklim Usaha, Pengembangan Usaha, Perlindungan dan Pendampinga Usaha, Pembiayaan, Larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Karanganyar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Karanganyar

Tanggal Penetapan

13 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

31 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

31 Oktober 2017

Sumber

LD No.12/2017, No Reg Perda 12/2017, TLD No.78

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Bidang

Halaman ini telah diakses 1202 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 12 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Karanganyar No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro

USAHA MIKRO
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No.12/2017, No Reg Perda 12/2017, TLD No.78
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Usaha Mikro
ABSTRAK:	Bahwa usaha mikro memiliki peran yang penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat di daerah. Bahwa usaha mikro merupakan salah satu pelaku pembangunan ekonomi yang perlu dilindungi dan diberdayakan melalui upaya penumbuhan iklim usaha dan fasilitasi pengembangan usaha. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan pasal 16 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro Kecil dan Menengah, pemerintah daerah diamanatkan untuk menumbuhkan iklim usada dan memfasilitasi pengembangan usaha mikro di daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Dasar Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, usaha Kecil dan Usaha Menengah, UU no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perda Provinsi Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Materi yang termuat di dalam peraturan Daerah ini adalah: Ketentuan Umum, Asas, prinsip, dan Tujuan, Kriteria Usaha Mikro, hak dan Kewajiban, Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan, Penumbuhan Iklim Usaha, Pengembangan Usaha, Perlindungan dan Pendampinga Usaha, Pembiayaan, Larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017. 38 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521