Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2017

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG HARGA DASAR KENA PAJAK DAN PENUNJUKAN KOORDINATOR PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SERTA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN MADIUN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2012 tentang Harga Dasar Kena Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2012 Nomor 10/G3 tanggal 28 Pebruari 2012 diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 diubah; 2. Ketentuan Pasal 5 diubah; 3. Ketentuan Pasal 6 diubah;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG HARGA DASAR KENA PAJAK DAN PENUNJUKAN KOORDINATOR PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SERTA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN MADIUN
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Madiun
Nomor
17
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2017
Tempat Penetapan
Caruban
Tanggal Penetapan
02 Juni 2017
Tanggal Pengundangan
02 Juni 2017
Tanggal Berlaku
02 Juni 2017
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 17
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Madiun
Bidang
Halaman ini telah diakses 646 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan