Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2017

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang meliputi : ketentuan umum, maksud dan tujuan, subjek dan objek retribusi, penetapan tarif retribusi, nomor pokok wajib retribusi daerah, prinsip penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara peninjauan tarif retribusi, bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD, tata cara pembayaran dan penyetiran retribusi, tata cara penagihan retribusi terutang, tata cara pengurangankeringanan dan pembebadsan retribusi, tata cara penghapusan piutang retribusi, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, pelaporan retribusi, pembukuan dan pemeriksaan, dan ketentuan lainnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Barabai

Tanggal Penetapan

03 September 2018

Tanggal Pengundangan

03 September 2018

Tanggal Berlaku

03 September 2018

Sumber

BD.2017/No.56

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 413 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO.56 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMONIKASI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/No.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

Untuk menindaklanjuti Pasal 36 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Reribusi Jasa Umum yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi jasa Umum maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu direvisi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009 Nomor : 07 /PRT/M/2009 Nomor : 9/PER/M.KOMINFO /03/2009 Nomor : 3/P/2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016.
Dalam peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang meliputi : ketentuan umum, maksud dan tujuan, subjek dan objek retribusi, penetapan tarif retribusi, nomor pokok wajib retribusi daerah, prinsip penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara peninjauan tarif retribusi, bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD, tata cara pembayaran dan penyetiran retribusi, tata cara penagihan retribusi terutang, tata cara pengurangankeringanan dan pembebadsan retribusi, tata cara penghapusan piutang retribusi, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, pelaporan retribusi, pembukuan dan pemeriksaan, dan ketentuan lainnya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2017

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT