Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2014

Pengaturan Toko Modern

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III BATASAN PERSAINGAN DAN PERINDUNGAN USAHA; BAB IV KLASIFIKASI DAN KRITERIA TOKO MODERN; BAB V LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN; BAB VI IZIN USAHA PERDAGANGAN; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII KEMITRAAAN; BAB IX PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN; BAB X TENAGA KERJA; BAB XI WAKTU PELAYANAN; BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB XIII KETENTUAN SANKSI; BAB XIV PERTANGGUNGJAWABAN LANGSUNG; BAB XV PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengaturan Toko Modern

T.E.U.

Indonesia, Kota Palangkaraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

25 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

25 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

25 Agustus 2014

Sumber

LD.2014/17

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palangkaraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 1312 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 17 TAHUN 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

toko

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2014/17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengaturan Toko Modern

ABSTRAK:

a. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong oleh makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat; c. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kota Palangka Raya, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengaturan Toko Modern;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III BATASAN PERSAINGAN DAN PERINDUNGAN USAHA; BAB IV KLASIFIKASI DAN KRITERIA TOKO MODERN; BAB V LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN; BAB VI IZIN USAHA PERDAGANGAN; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII KEMITRAAAN; BAB IX PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN; BAB X TENAGA KERJA; BAB XI WAKTU PELAYANAN; BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB XIII KETENTUAN SANKSI; BAB XIV PERTANGGUNGJAWABAN LANGSUNG; BAB XV PENYIDIKAN; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014.
17 Halamnan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2014

Pengaturan Toko Modern

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT