Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 16 Tahun 2014

Rukun Tangga dan Rukun Warga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PEMBENTUKAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN; BAB IV KEANGGOTAAN; BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA; BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN RT/ RW; BAB VII KEPENGURUSAN; BAB VIII RAPAT DAN PERTEMUAN WARGA RT/ RW; BAB IX HUBUNGAN KERJA; BAB X SUMBER DANA; BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN RT/ RW; BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rukun Tangga dan Rukun Warga

T.E.U.

Indonesia, Kota Palangkaraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

25 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

05 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

05 Agustus 2014

Sumber

LD.2014/16

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palangkaraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 1418 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 16 TAHUN 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

rt/rw

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2014/16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rukun Tangga dan Rukun Warga

ABSTRAK:

a. bahwa dengan semakin berkembangnya jumlah pemukiman-pemukiman baru dan dinamika interaksi sosial yang menimbulkan tuntutan kualitas pelayanan pemerintahan di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang semakin baik, perlu menampung aspirasi masyarakat sebagai partisipasi dalam pembangunan di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang berdaya guna dan berhasil guna, melestarikan nilai-nilai budaya kehidupan masyarakat yang didasarkan pada kekeluargaan dan kegotongroyongan, maka perlu adanya Rukun Tetangga dan Rukun Warga; c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PEMBENTUKAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN; BAB IV KEANGGOTAAN; BAB V KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA; BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN RT/ RW; BAB VII KEPENGURUSAN; BAB VIII RAPAT DAN PERTEMUAN WARGA RT/ RW; BAB IX HUBUNGAN KERJA; BAB X SUMBER DANA; BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN RT/ RW; BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2014.
21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521